Artikel ini membahas berbagai program dan inisiatif untuk mencapai swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pembangunan bendungan, optimalisasi lahan, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), dan lain-lain.
Artikel ini membahas permasalahan hukum pertanahan di Kalimantan Barat, termasuk peran Hak Guna Bangunan (HGB) dan kedudukannya dalam hukum, serta kontroversi terkait penjualan dan pengalihan aset milik Pemprov Kalbar kepada …
Dengan e-Perjadin diharapkan perjalanan dinas lebih efektif dan efisien melalui integrasi proses bisnis perjadin end-to-end berbasis IT, otamatisasi perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban perjadin.
Dalam rangka memupuk rasa nasionalisme, semangat persatuan, dan kecintaan kepada tanah air, maka perlu dilakukan pembinaan mental dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan jiwa nasionalisme terhadap mahasiswa STAN CPNS Kemenkeu, …
Penulis menyoroti data realisasi PAD di seluruh provinsi Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat dalam mencapai kemandirian fiskal.
Artikel ini membahas tentang kebijakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) di Kalimantan. Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan cadangan batubara terbesar di …
Artikel ini membahas tentang transformasi perjalanan dinas di Kementerian Keuangan melalui sistem elektronik perjalanan dinas (e-Perjadin). E-Perjadin menggantikan proses manual dan berbasis kertas dengan integrasi IT dan geo-tagging.
Kalimantan Tengah berpotensi untuk mendukung penyerapan karbon, sehingga dapat memenuhi target capaian pengurangan emisi nasional yang akan berdampak positif dalam pengurangan emisi di Internasional.
Tulisan ini mengulas tiga sistem pemungutan pajak: self assessment, official assessment, dan withholding system.
Tulisan ini mengidentifikasi kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, yang merupakan salah satu dari lima PLBN di Kalimantan Barat, Indonesia. Dengan fokus pada PLBN Badau.
Menjelang berlangsungnya Pemilu 14 Februari 2024 pemberitaan tentang bansos (bantuan sosial) semakin kencang.
Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong sektor ekspor, pemerintah memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat (TPB), salah satunya berupa Kawasan Berikat (Bonded Zone).
Mekanisme RPATA digunakan untuk menampung pembayaran pekerjaan kontraktual (termasuk swakelola) dan non-kontraktual darurat bencana dengan BAST tanggal 21-31 Desember 2023 dan pekerjaan yang tidak selesai dan dilanjutkan di TA berikutnya.
Penulis menyarankan agar Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial tidak hanya berfokus pada satu jenis pangan saja yaitu beras. Pemberian bantuan sosial pangan non beras, selain dapat menekan ketergantungan pada beras, …
Kebijakan penutupan TikTok Shop berlandaskan pada temuan bahwa platform tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem penjualan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal yang berdagang secara offline.
Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Sleman memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kewenangan DJBC, apakah masuk ranah administratif/non justisia (yang didalamnya memang mengandung unsur upaya paksa) atau masuk ranah …
Kehadiran ChatGPT memunculkan pro dan kontra pada dunia pendidikan. Chatbot kecerdasan buatan baru dari OpenAI. Hasil survei mencatat bahwa sekitar 34% dari seluruh tenaga pendidik menghendaki pelarangan penggunaan ChatGPT di …
(Oleh: Arfin, Widyaiswara BDK Pontianak) Kebutuhan Pangan Manusia m...
Oleh: Mukhtaromin Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Pontianak Pendahuluan ...
(Oleh: Arfin, Widyaiswara BDK Pontianak) Latar Belakang Kratom (Mitragina Speciosa) d...