Pembukaan PJJ Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Minggu, 14 Agustus 2022 11:47 WIB

<p><strong> </strong></p> <p>Senin, 1 Agustus 2022 Marianto selaku Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak membuka secara resmi PJJ Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1. Alur pembelajaran pada PJJ ini unik dibandingkan PJJ lainnya karena menggunakan model pembelajaran <em>blended learning </em>yaitu<em> </em>pada hari ke-1 hingga ke-8 peserta akan mempelajari materi melalui <em>learning management system </em>(LMS)<em> </em>dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Kemudian peserta yang lulus dalam <em>try out</em> pada LMS tersebut berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tatap muka virtual yang diselenggarakan BDK Pontianak.</p> <p> <img src="https://klcstatic.kemenkeu.go.id/portal-bppk-uploads/admin_bdk_pontianak/2022/08/14/image-20220814114759-1.png" style="height:557px; width:1000px" /></p> <h6>Peserta <strong>PJJ Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) (1/8/2022)</strong></h6> <p> </p> <p>PJJ ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima khususnya dalam bidang PBJP. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan wajib memiliki sertifikat kompetensi maka diperlukan program pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi PBJP Level-1.</p> <p> </p> <p>Pada hari yang sama Kepala Balai Diklat Keuangan juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan PJJ Penyegaran Pengelolaan BMN Bagi Pengguna Barang. PJJ ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas serta peningkatan kompetensi terkait pengelolaan BMN. <em>Target Learners</em> PJJ ini adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan atau Kementerian/ Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi mengelola BMN di satuan kerjanya yang memerlukan upgrade kompetensi terkait prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN, penggunaan dan pemanfaatan BMN, penghapusan dan pemindahtanganan BMN, penilaian BMN, penatausahaan BMN, serta pengamanan dan pemeliharaan BMN.</p> <p> </p> <h1> </h1>