home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Sub Menu 1
Sub Menu 2
Sub Menu 3
Sub Menu 4
Sub Menu 5
KCOC: Sinkronisasi NPWP-NIK dan Pengisian SPT Bagi UMKM Taat Pajak
Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
Jumat, 24 Maret 2023 15:29 WIB
[Yogyakarta] 24 Maret 2023. KCOC: Sinkronisasi NPWP-NIK dan Pengisian SPT Bagi UMKM Taat Pajak
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai mendominasi dan menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun kontribusi pajak dari sektor UMKM masih perlu ditingkatkan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM agar berdampak pada peningkatan kontribusi pajak.
KCOC pada hari ini, Jumat, 24 Maret 2023, mengambil tema “Sinkronisasi NPWP-NIK dan Pengisian SPT Bagi UMKM Taat Pajak”. Acara diawali dengan kata pengantar oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Unggul Kusalawan Respatiadi. Beliau menyampaikan, “Peran UMKM sangat signifikan dalam mengawal perekonomian Indonesia. Hal yang kita lakukan adalah mengawal sesuai peran dan tusi masing-masing. Dalam hal ini, BDK Yogyakarta mengawal dari segi kapasitas SDM pelaku UMKM. Ada himbauan dari Ditjen Pajak agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Mengapa NIK perlu diintegerasikan dengan NPWP? Karena ini untuk mendukung kebijakan satu data lndonesia.”
Beliau menambahkan, “Materi hari ini menyinggung terkait SPT, yang mana pelaku usaha wajib membuat NPWP dan harus melaporkan SPT nantinya. Kita sebagai warga negara wajib mendukung pajak dimana pajak nantinya didistribusikan ke kita semua dalam bentuk layanan. Kita melaksanakan KCOC untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam sinkronisasi NIK dan NPWP serta pelaporan SPT.”
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Adapun narasumber adalah Darmini Setyo Pinurbo, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP DIY, beserta tim. Peserta KCOC merupakan pelaku UMKM di wilayah Kapanewon Kalasan.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik